Wakil Presiden Republik Indonesia

DR Mohammad Hatta
|
Lahir: Bukittinggi, 12 Agustus 1902
Wafat: Jakarta, 14 Maret 1980
Istri: Rahmi Rachim (alm)
Anak:

* Meutia Farida
* Gemala
* Halida Nuriah

Gelar Pahlawan: Pahlawan Proklamator RI tahun 1986
Pendidikan:

* Europese Largere School (ELS) di Bukittinggi (1916)
* Meer Uirgebreid Lagere School (MULO) di Padang (1919)
* Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang) di Jakarta (1921)
* Nederland Handelshogeschool di Rotterdam, Belanda (dengan gelar Drs) (1932)

Karir:

* Bendahara Jong Sumatranen Bond, di Padang (1916-1919)
* Bendahara Jong Sumatranen Bond, di Jakarta (1920-1921)
* Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda (1925-1930)
* Wakil delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, di Berlin (1927-1931)
* Ketua Panitia Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) (1934-1935)
* Kepala Kantor Penasihat pada pemerintah Bala Tentara Jepang (April 1942)
* Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Mei 1945)
* Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (7 Agustus 1945)
* Proklamator Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945)
* Wakil Presiden RI pertama (18 Agustus 1945)
* Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (Januari 1948-Desember 1949)
* Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari ratu Juliana (1949)
* Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet RIS (Desember 1949-Agustus 1950)
* Mengundurkan diri dari jabatan Wapres (1 Desember 1956)
* Dosen di Sesko AD, Bandung (1951-1961)
* Dosen di UGM, Yogyakarta (1954-1959)
* Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi (1969)
* Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila (1975)

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya. Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond. Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta.
Masa Studi di Negeri Belanda
Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit secara teratur sebagai dasar pengikat antaranggota. Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik. Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan pidato inaugurasi yang berjudul "Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen"--Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif. Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berada di Eropa. PI melakukan propaganda aktif di luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres intemasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi. Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama "Indonesia", Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Intemasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, "Indonesia" secara resmi diakui oleh kongres. Nama "Indonesia" untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional. Hatta dan pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu. Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi "Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan" di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta L 'Indonesie et son Probleme de I' Independence (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan). Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat, Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama "Indonesia Vrij", dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka. Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah Daulat Ra?jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.
Kembali ke Tanah Air
Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra?jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya. Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra?jat, yang berjudul "Soekarno Ditahan" (10 Agustus 1933), "Tragedi Soekarno" (30 Nopember 1933), dan "Sikap Pemimpin" (10 Desember 1933). Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul ?Krisis Ekonomi dan Kapitalisme?
Masa Pembuangan
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari. Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, "Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan" dan "Alam Pikiran Yunani." (empat jilid). Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.
Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944. Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, ?Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali." Proklamasi Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa. Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti. Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh. Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal. Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda. Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum. Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana. Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.
Periode Tahun 1950-1956

Sultan Hamengkubuwono IX
Dilahirkan di nDalem Pakuningratan kampung Sompilan Ngasem pada hari Sabtu Paing tanggal 12 April 1912 atau menurut tarikh Jawa Islam pada tanggal Rabingulakir tahun Jimakir 1842 dengan nama Dorodjatun.
Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, yang kemudian hari ketika Dorodjatun berusia 3 tahun Beliau diangkat menjadi putera mahkota (calon raja) dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra ing Mataram.
Sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Kustilah, puteri Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Raden Ayu Adipati Anom.
Sejak usia 4 tahun Dorodjatun sudah hidup terpisah dari keluarganya, dititipkan pada keluarga Mulder seorang Belanda yang tinggal di Gondokusuman untuk mendapat pendidikan yang penuh disiplin dan gaya hidup yang sederhana sekalipun ia putra seorang raja. Dalam keluarga Mulder itu Dorodjatun diberi nama panggilan Henkie yang diambil dari nama Pangeran Hendrik, suami Ratu Wilhelmina dari Negeri Belanda. Henkie mulai bersekolah di taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer yang terletak di Bintaran Kidul. Pada usia 6 tahun Dorodjatun masuk sekolah dasar Eerste Europese Lagere School dan tamat pada tahun 1925. Kemudian Dorodjatun melanjutkan pendidikan ke Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan kemudian di Bandung.
Pada tahun 1931 ia berangkat ke Belanda untuk kuliah di Rijkuniversiteit Leiden, mengambil jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi. Ia kembali ke Indonesia tahun 1939. Setahun kemudian, tepatnya pada hari Senin Pon tanggal 18 Maret 1940 atau tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871, Dorodjatun dinobatkan sebagai raja Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sampeyandalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX.
Arti gelar tersebut ialah bahwa sultanlah penguasa yang sah dunia yang fana ini, dia juga Senopati Ing Ngalogo yang berarti mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan bahwa dia pulalah panglima tertinggi angkatan perang pada saat terjadi peperangan. Sultan juga Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo atau penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai Kalifatullah, pengganti Muhammad Rasul Allah.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan contoh bangsawan yang demokratis. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya sejak usia 4 tahun membuat HB IX menemukan banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan Keraton Yogyakarta di kemudian hari. Berbagai tradisi keraton yang kurang menguntungkan dihapusnya dan dengan alternatif budaya baru HB IX menghapusnya. Meski begitu bukan berarti ia menghilangkan substansi sendiri sejauh itu perlu dipertahankan. Bahkan wawasan budayanya yang luas mempu menemukan terobosan baru untuk memulihkan kejayaan kerajaan Yogyakarta.
Bila dalam masa kejayaan Mataram pernah berhasil mengembangkan konsep politik keagungbinataraan yaitu bahwa kekuasaan raja adalah agung binathara bahu dhenda nyakrawati, berbudi bawa leksana ambeg adil para marta (besar laksana kekuasaan dewa, pemeliharaan hukum dan penguasa dunia, meluap budi luhur mulianya, dan bersikap adil terhadap sesama), maka HB IX dengan wawasan barunya menunjukkan bahwa raja bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Raja berprinsip kedaulatan rakyat tetapi tetap berbudi bawa leksana.
Di samping itu HB IX juga memiliki paham kebangsaan yang tinggi. Dalam pidato penobatannya sebagai Sri Sultan HB IX ada dua hal penting yang menunjukkan sikap tersebut. Pertama, adalah kalimat yang berbunyi: "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Kedua, adalah ucapannya yang berisi janji perjuangan: "Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya." Wawasan kebangsaan HB IX juga terlihat dari sikap tegasnya yang mendukung Republik Indonesia dengan sangat konsekuen.
Segera setelah Proklamasi RI ia mengirimkan amanat kepada Presiden RI yang menyataak keinginan kerajaan Yogyakarta untuk mendukung pemerintahan RI. Ketika Jakarta sebagai ibukota RI mengalami situasi gawat, HB IX tidak keberatan ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta.
Begitu juga ketika ibukota RI diduduki musuh, ia bukan saja tidak mau menerima bujukan Belanda untuk berpihak pada mereka, namun juga mengambil inisatif yang sebenarnya dapat membahayakan dirinya, termasuk mengijinkan para gerilyawan bersembunyi di kompleks keraton pada serangan oemoem 1 Maret 1949. Jelaslah bahwa ia seorang raja yang republiken. Setelah bergabung dengan RI, HB IX terjun dalam dunia politik nasional.
Jabatan yang pernah diemban oleh HB IX:


Adam Malik
|

* biografi

Sudharmono
|
Letnan Jendral TNI (Purn) Sudharmono SH Ketua cukup lama mendampingi Presiden sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, telah terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-5 menggantikan Umar Wirahadikusumah.
Pada periode ini dibentuk Tromol Pos 5000 sebagai sarana pengawasan masyarakat. Selain itu mulai diberlakukan pula kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke tiap Propinsi, serta ke Departemen, Kantor Negara dan Lembaga Departemen Non Pemerintah, Wakil Presiden RI selain dibantu oleh Sekretaris Wakil Presiden dan para Asisten Wakil Presiden, juga dibantu oleh sekelompok staf senior dengan status non struktural. Staf senior ini terdiri dari mantan para pejabat Eselon I.
Pada periode ini Rapat Koordinasi Pengawasan juga diselenggarakan setiap tahun. (Selayang Pandang Sekretariat Wakil Presiden)

Try Sutrisno
|
Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno mantan Panglima ABRI, terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Pada masa bhakti Try Sutrisno ini, tugas Wakil Presiden Republik Indonesia bertambah banyak. Selain tugas dalam bidang pengawasan, juga diberikan tugas khusus oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Bperjanas).
Yang paling menonjol selama masa bhakti Try Sutrisno bagi wakil Presiden RI adalah, adanya peningkatan kemampuan organisasi Sekretariat Wakil Presiden RI dan peningkatan kesejahteraan bagi segenap warga Keluarga Besar Sekretariat Wakil Presiden, serta dimilikinya dana abadi bagi Yayasan Marsela.
Peningkatan kemampuan organisasi Sekretariat Wakil Presiden RI, terlihat jelas setelah adanya upaya dan kerja keras pimpinan dalam meningkatkan kemampuan pegawai, peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung tugas, peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja, serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Peningkatan kemampuan juga terjadi pada Yayasan Marsela.
Yayasan yang bergerak dalam upaya menyejahterakan pegawai Sekretariat Wakil Presiden RI, sejak bulan November 1994 memiliki Dana Abadi sebesar Rp. 10 Milyar. Dengan meningkatnya kemampuan Yayasan Marsela, maka cita-cita para Wakil Presiden RI, baru dapat terwujud pada masa bhakti Try Sutrisno.
Bahkan yang dapat diberikan beliau melalui Yayasan Marsela, bukan hanya berupa tanah kavling, melainkan beserta rumahnya yang kuat, rapi dan layak huni. Pada periode Try Sutrisno, kunjungan ke luar negeri yang telah dilakukan adalah ke Brunei Darussalam pada tanggal 14 Juli 1993, dalam rangka menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Seri Baginda Sultan dan Yang Di - Pertuan Negara Brunei Darussalam, Hasanal Bolkiah.

Prof.Dr.Ir B.J. Habibie
|
Habibie dilahirkan di Sulawesi pada tahun 1936. Habibie mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk belajar Teknik Pembuatan Pesawat Terbang di Aachen, Jerman.
Setelah meraih gelar doktor pada tahun 1965, habibie bergabung dengan industri pesawat terbang Hamburger Flugzeugbau (HF) dan kemudian pabrik pesawat terbang, dimana dia menjadi wakil presidennya.
Pada tahun 1974, Soeharto meminta Habibie untuk kembali ke Indonesia, and menempatkannya sebagai pimpinan perusahaan perminyakan stategis.
Pada tahun 1978, Habibie ditunjuk sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek). Jabatan ini dipegangnya sampai akhirnya pada Maret 1998 dia dinobatkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Sewaktu menjabat sebagai Menristek, Habibie terkenal sebagai penyokong proyek ekonomi keuangan negara yang mahal yang ditujukan untuk membuat Indonesia berkecukupan secara teknologi.
Dengan menggunakan hubungannya dengan perusahaan Jerman, dia memulai dengan merakit helikopter Messerschmitt di sebuah hangar di Bandung. Operasi ini diperluas dengan mempekerjakan 20,000 pekerja dalam membuat pesawat terbang turboprop berukuran kecil dan sedang.
Rencana yang ambisius telah dirancang untuk pesawat terbang komersial buatan Indonesia dalam menyaingi perusahaan angkasa luar Eropa dan Amerika.
Proyek Habibie yang lainnya termasuk pembelian seluruh angkatan laut bekas Jerman Timur yang mahal pada tahun 1990-an, dan rencana untuk sebuah rangkaian reaktor-reaktor nuklir sepanjang pulau Jawa. Titik kritis pada biaya tinggi dari industri-industri ini yang mana sangat bergantung pada proteksi tarif yang sangat mahal dan jumlah penjualan yang terjamin untuk angkatan bersenjata dan perusahaan penerbangan nasional.

Megawati Sukarnoputri


Nama: Megawati

Nama Lengkap: Dyah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri

Tempat/Tgl. Lahir: Yogyakarta, 23 Januari 1947

Agama: Islam



Karir:



Dr (HC) H Hamzah Haz
|
Lahir: Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940
Agama: Islam
Pendidikan:

* SMP, Pontianak, Kalimantan Barat
* SMEA, Pontianak, Kalimantan Barat
* Akademi Koperasi Negara, Yogyakarta (1962) Jurusan Ekonomi Perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak (tingkat V, 1970)

Karir:

* Guru SM Ketapang (1960-1962)
* Wartawan suratkabar Bebas, Pontianak, Kalimantan Barat (1960-1961)
* Pimpinan Umum Harian Berita Pawau, Kalimantan Barat
* Ketua PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, (1962)
* Ketua Badan Pemeriksa Induk Koperasi Kopra Indonesia (1965-1970)
* Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak (1968-1971)
* Asisten Dosen di Universitas Tanjungpura Pontianak (1968- 1971)
* Anggota DPRD Tk I Kalimantan Barat (1968-1971)
* Anggota DPR RI (1971-2001)
* Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM (1998-1999)
* Wakil Ketua DPR (1999-2001)
* Menko Kesra dan Taskin (1999)
* Wakil Presiden RI (26 Juli 2001-2004)

Alamat rumah: Jalan Tegalan No. 27 Jakarta Timur
Hamzah lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940. Hamzah dikenal sebagai orang yang sederhana. Ia bermukim di Jalan Tegalan 27, Matraman, Jakarta Timur. Hamzah Haz didampingi dua istri. Keduanya telah menjadi hajah, Hj Asmaniah (tinggal di Jalan Tegalan 27, lahir 27 Juli 1942) dan Hj Titin Kartini (tinggal di Bogor, lahir 4 Mei 1946). Dari kedua istri itu, ia memperoleh 12 anak (empat putra, delapan putri). Sejak SMP, ia sudah aktif berorganisasi. Setamat Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Pontianak pada 1961, ia menjadi wartawan surat kabar Pontianak, Bebas. Ia tidak memilih bekerja di bank, sebagaimana teman-temannya yang lulusan SMEA. "Saya lebih suka menjadi wartawan. Di sini saya bisa langsung bergaul dengan masyarakat secara luas," katanya. Karir jurnalistik hanya sempat dijalaninya selama setahun. Sebab, tahun berikutnya ia ikut ayahnya, anggota Koperasi Kopra yang mendapat tugas belajar di Akademi Koperasi Negara Yogyakarta. "Mengingat koperasi juga menyangkut orang banyak, saya memutuskan untuk ikut kuliah bersama ayah," kilahnya. Karena giat organisasi sejak SMP, di kampusnya itu pun ia giat berorganisasi dengan mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sekaligus ia terpilih menjadi ketuanya. Pada 1965, Hamzah kembali ke Pontianak dan membawa gelar sarjana mudanya. Selanjutnya, ia meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura dan mengambil jurusan ilmu perusahaan. Di tempatnya kuliah itu, ia sempat jadi asisten dosen. Selanjutnya, statusnya naik menjadi dosen di fakultas tersebut. Di luar kegiatan akademis, ia menjadi Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak dan mewakili Angkatan 66 di DPRD Kalimantan Barat. Hamzah sempat menjadi Wakil Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat. Kemudian, mewakili NU ia hijrah ke Gedung DPR/MPR di Senayan pada 1971. Setelah NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, ia terpilih secara terus-menerus menjadi anggota DPR mewakili PPP. Di PPP, ia sudah beberapa periode menjadi pengurus. Terakhir, ia menjadi salah seorang ketua DPP PPP, sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP pada akhir 1998. Sebagai anggota DPR, Hamzah adalah seorang wakil rakyat yang sangat fasih bicara masalah moneter, khususnya mengenai APBN. Memang, selama di DPR ia selalu masuk dalam komisi APBN. Terakhir, bersama Umar Basalim, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menulis buku "Kebijaksaan Fiskal dan Moneter" yang diberi pengantar oleh Prof. Dr. Anwar Nasution. Pada 1998 ia menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat kabinet Presiden Habibie. Semula, pria necis berkumis tipis ini sempat enggan mengabulkan ajakan Habibie yang sampai dua kali menelponnya. Ia mengaku, dibandingkan menjadi menteri, ia lebih senang menjadi anggota DPR. Menurutnya, tugas menjadi anggota DPR saja sudah berat, apalagi menjadi menteri yang harus juga mengurusi masalah teknis dan lobi di masa krisis yang belum berakhir. Namun, karena itu adalah tugas negara, maka ia menjalaninya dengan kesungguhan hati. Selama menjadi Meninves/Kepala BKPM, Hamzah tidak menempati rumah dinas bagi menteri. Sebab, ia tidak ingin menjabat posisi menteri selamanya. Tanggal 10 Mei 1999, ia mengundurkan diri dari jabatan menteri karena ada desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak duduk sebagai menteri. Sebagai hasil Pemilu 1999 terbentuk kabinet pimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tanggal 29 Oktober 1999, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin). Tetapi daripada dipecat ia memilih mengundurkan diri pada 26 November 1999 untuk kembali berkonsentrasi penuh memimpin partai. Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 sejak Republik Indonesia ini berdiri 17 Agustus 1945. Langkah menuju posisi RI-2 yang ditempuh Hamzah Haz bisa dikatakan berliku dan diluar rencana. Hal ini terutama jatuhnya KH Abdurrahman Wahid dari kursi presiden. Otomatis, Megawati yang menjabat wapres naik menjadi presiden. Lowongnya kursi wapres itu tidak langsung ditempati Hamzah, melainkan ia harus melalui proses pemilihan. Ia bertarung menghadapi nama-nama yang cukup dikenal luas seperti Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, mantan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polsoskam Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo. Dalam pemungutan putaran ketiga dalam lanjutan Rapat Paripurna Sidang Istimewa (SI) MPR ia berhasil mengungguli Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung. Dari 610 suara anggota MPR yang menghadiri sidang itu, Hamzah meraih 340 suara atau unggul 103 suara dari Tandjung yang hanya meraih 237 suara. Suara abstain sebanyak 29 suara, dan empat suara dinyatakan tidak sah. Dalam pidato usai pelantikannya sebagai wakil presiden, Hamzah bertekad akan menjalin hubungan yang harmonis dengan Presiden Megawati Soekarnoputri sehingga bisa membentuk pemerintahan yang efektif. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan islah (rekonsiliasi nasional). Sikap islah itu ditunjukkannya dengan segera mengunjungi mantan Presiden KH Abdurrahman ''Gus Dur'' Wahid di Istana Merdeka, usai terpilih sebagai wakil presiden. Hamzah sebagai Wapres menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Abdurrahman Wahid yang akan berobat ke Amerika Serikat. Itulah perjalanan karir politik Hamzah yang betul-betul dirintis dari bawah. Dan banyak orang yang menilai bahwa selama karirnya di dunia politik, Hamzah tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Karir politiknya tampak datar walaupun ia sudah memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan konfigurasi empat partai Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi, kemudian disingkat MI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. (tokohindonesia.com)

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla


Muhammad Jusuf Kalla lahir di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Ia menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1967 dan The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977). Pada Oktober 2004 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) berhasil sebagai pemenang Pemilu. SBY dilantik sebagai Presiden RI ke-6 dan M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI ke-10. Pasangan ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Presiden RI ke-4), M. Jusuf Kalla dipercayakan selama kurang dari setahun (1999-2000) sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI merangkap Kepala Bulog. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) ia dipilih menduduki jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai Menko Kesra RI sebelum maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain tugas-tugas sebagai Menko Kesra, M. Jusuf Kalla telah meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku. Lewat pertemuan Malino I dan Malino II dan berhasil meredakan dan menyelesaian konflik di antara komunitas Kristen dan Muslim.

Kunjungan kerjanya sebagai Menko Kesra ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada awal tahun 2004 memberinya inspirasi untuk menerapkan pengalaman penyelesaian konflik Ambon-Poso di NAD. Upaya penyelesaian Aceh di dalami dan dilanjutkan penanganannya saat setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Akhirnya, kesepakatan perdamaian untuk NAD antara Pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.
Pengalaman pada organisasi pemuda/mahasiswa seperti Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969 memberi bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit tersebut.

Tahun 1965 sesaat setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), M. Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Kemudian, terpilih menjadi Anggoa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1965-1968 mewakili Sekber Golkar. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali, bulan Desember 2004 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004-2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar, dan menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Utusan Golkar (1982-1987), serta Anggota MPR-RI Utusan Daerah (1997-1999).
Putra pasangan Hadji Kalla dan Hajjah Athirah ini sebelum terjun ke pemerintahan dikenal luas oleh dunia usaha sebagai pengusaha sukses. Usaha-usaha yang dirintis ayahnya, NV. Hadji Kalla, diserahkan kepemimpinannya sesaat setelah ia diwisuda menjadi Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar Akhir Tahun 1967.
Di samping menjadi Managing Director NV. Hadji Kalla, juga menjadi Direktur Utama PT Bumi Karsa dan PT Bukaka Teknik Utama.

Usaha yang digelutinya, di samping usaha lama, ekspor hasil bumi, dikembangkan usaha yang penuh idealisme, yakni pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi guna mendorong produktivitas masyarakat pertanian.
Anak perusahaan NV. Hadji Kalla antara lain; PT Bumi Karsa (bidang konstruksi) dikenal sebagai kontraktor pembangunan jalan raya trans Sulawesi, irigasi di Sulsel, dan Sultra, jembatan-jembatan, dan lain-lain. PT Bukaka Teknik Utama didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik Aspal Mixing Plant (AMP) dan gangway (garbarata) di Bandara, dan sejumlah anak perusahaan di bidang perumahan (real estate); transportasi, agrobisnis dan agroindustri.

Atas prestasinya di dunia usaha, Jusuf Kalla dipilih oleh dunia usaha menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan (1985-1997), Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia (1997-2002), Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Sulawesi Selatan (1985-1995), Wakil Ketua ISEI Pusat (1987-2000), dan Penasihat ISEI Pusat (2000-sekarang).

Di bidang pendidikan, Jusuf Kalla menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Hadji Kalla yang mewadahi TK, SD, SLTP, SLTA Athirah, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali, Universitas Islam Makassar. Selain itu, ia menjabat Ketua Dewan Penyantun (Trustee) pada beberapa universitas, seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar; Institut Pertanian Bogor (IPB); Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar; Universitas Negeri Makassar (UNM), Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina; Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNHAS.

Di kalangan ulama dan pemuka masyarakat, nama Jusuf Kalla dikenal sebagai Mustasyar Nahdhatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan, melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab ayahnya, Hadji Kalla, yang sepanjang hidupnya menjadi bendahara NU Sulsel juga menjadi bendahara Masjid Raya, Masjid Besar yang bersejarah di Makassar. Ketika akan membangun masjid bersama Alm. Jenderal M. Jusuf, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz al-Islami (Masjid Jend. M. Jusuf). Sekarang, Masjid tersebut menjadi Masjid termegah di Indonesia Timur.
Di kalangan agama-agama lain selain Islam, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Forum Antar-Agama Sulsel.

Penggemar olah raga golf ini, selama sepuluh tahun (1980-1990) menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) dan Pemilik Club Sepak Bola Makassar Utama (MU) tahun 1985-1992.

H. M. Jusuf Kalla yang menikah dengan Nyonya Hajjah Mufidah Jusuf telah dikaruniai satu putra dan empat putri serta dikaruniai sembilan cucu.

Selain tugas rutin, Wakil Presiden Republik Indonesia juga melaksanakan program-program strategis pemerintah Indonesia, meliputi: revitalisasi pertanian dan kehutanan, pertanian; peningkatan kinerja industri dalam negeri dengan membangun industri listrik, dan industri pertahanan, energi dan sumber daya mineral; pekerjaan umum dengan percepatan pembangunan jalan tol Trans-Jawa, jalan di luar Jawa serta proyek pengairan skala menengah.

Program strategis Wakil Presiden Republik Indonesia juga mencakup: percepatan pembangunan bandara udara, pelabuhan dan kereta api; perdagangan dengan peningkatan ekspor; kelautan untuk peningkatan produksi perikanan; tenagakerja dengan penyelesaian masalah perburuhan; perumahan dengan membangun rumah susun; pariwisata dengan peningkatan; bidang BUMN dengan peningkatan kinerja BUMN; bidang Usaha Kecil Menengah dengan menghidupkan kembali sistem jaminan untuk kredit kecil; dan bidang penanaman modal dengan menyusun program perbaikan Doing Business.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone, 15 Mei 1942
Alamat Rumah : Jl. Denpasar Raya CIII/9 Kuningan Jakarta Pusat
Isteri : Ny. Mufidah Jusuf
Tempat/Tgl. Lahir : Sibolga, 12 Februari 1943
Anak-anak :

1. Muchlisa Jusuf
2. Muswirah Jusuf
3. Imelda Jusuf
4. Solichin Jusuf
5. Chaerani Jusuf
6. Cucu : (1). Ahmad Fikri; (2) Mashitah; (3) Jumilah Saffanah; (4) Emir Thaqib; (5) Rania Hamidah; (6) Aisha Kamilah; (7) Siti Safa; (8) Rasheed; dan (9) Maliq Jibran.


Pendidikan Terakhir : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar, 1967

PENGALAMAN PEMERINTAHAN

* 1999 – 2000 : Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
* 2001 – 2004 : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rayat Republik Indonesia
* 2004 – Sekarang : Wakil Presiden RI

PARTAI GOLKAR

* N P A G : 20000000066
* 1965 – 1968 : Ketua Pemuda Golkar Sulsel
* 1978 – 1999 : Anggota Dewan Penasehat DPD Golkar Sulawesi Selatan
* 1999 – 2005 : Anggota Dewan Penasehat DPP Gololongan Karya (Golkar)
* 2005 – sekarang : Ketua Umum DPP Golkar


LEMBAGA LEGISLATIF

* 1965 – 1968 : Anggota DPRD Sulsel, mewakili Pemuda Sekber Golkar
* 1982 – 1987 : Anggota MPR – RI Utusan Golkar


BIDANG AGAMA

* Ketua Yasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar
* Bendahara Masjid Raya Makasar
* Mustasyar NU Sulsel
* Ketua Forum Antar-Agama Sulsel


BIDANG OLAHRAGA

* 1980-1990 : Ketua PSM Makassar
* 1985-1992 : Ketua Klub Sepak Bola Makassar Utama
* 1980-1990 : Bendahara PERBAKIN Sulawesi Selatan

BIDANG ORGANISASI MAHASISWA

* 1964-1966 : Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHAS Makassar
* 1965-1966 : Ketua Umum HMI Cabang Makassar
* 1966-1968 : Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sulawesi Selatan


BIDANG ORGANISASI PROFESI

* 1985-1997 : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan
* 1997-2002 : Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia
* 1985-1995 : Ketua Umum Ikaan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan
* 1987-2000 : Wakil Ketua ISEI Pusat
* 2000-Sekarang : Penasehat ISEI Pusat
* 1990-Sekarang : Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanudin, Makassar.
* 1987-1992 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Golkar
* 1992-1997 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Daerah
* 1997-1999 : Anggota MPR RI (Anggota Badan Pekerja) - Utusan Daerah

BIDANG DUNAI USAHA

* 1969-2001 : Direktur Utama NV. Hadji Kalla
* 1969-2001 : Direktur Utama PT. Bumi Karsa
* 1988-2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama
* 1988-2001 : Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama
* 1988-2001 : Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa
* 1995-2001 : Komisaris Utama PT Bukaka Siagtel International

BIDANG SOSIAL/PENDIDIKAN

* 1982-Sekarang : Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hadji Kalla
* 1990-Sekarang : Ketua Umum Yayasan pendidikan Al-Gozali Universitas Islam Makassar
* 1975-1995 : Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Makassar
* 1975-Sekarang : Ketua Perguruan islam Dutumuseng, Makassar
* 1980-Sekarang :

* Anggota Dewan Penyantun Universitas Hasanudin,
* Anggota Dewan Penyantun IAIN Makassa,
* Anggota Dewan Penyantun UNM/IKIP Makassar.

* 2002-Sekarang : Anggota Wali Amanat IPB-Bogor.
* 2006-Sekarang : Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina.
* 2010 : Ketua PMI Indonesia


Boediono